Keberadaan Muhammadiyah tidak mungkin dipisahkan dengan Yogyakarta. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah sudah mendapat dukungan dari Keraton Yogyakarta. Di saat masih banyak para tokoh agama Islam merasa tidak nyaman dan mencoba membendung gerakan Muhammadiyah. Sultan Hamengkubuwono VII malah mempersilahkan Kiai Dahlan menyebarluaskan gerakan Muhammadiyah di seluruh wilayah Kasultanan Yogyakarta.
Oleh karena itu, Muhammadiyah sangat merasakan suasana kebatinan warga Yogyakarta terhadap berlarut-larutnya penyelesaian Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Yogyakarta. Sebagai gerakan dakwah yang berpusat di Yogyakarta, Muhammadiyah juga merasa ikut bertanggungjawab atas ketidakjelasan masa depan keistimewaan DIY ini. Muhammadiyah juga ikut merasa gemas pada sikap pemerintah pusat yang terkesan kurang memahami status keistimewwan daerah yang pernah menyusui dan menolong pemerintah RI di masa genting ini. Tanggal 26 April 2011 kemarin, ketua umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, memimpin rombongan PP Muhammadiyah, PP Aisyiyah, serta PWM DIY bersilaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Dalam silatuarhmi yang dilakukan di Gedhong Jene Kraton Yogyakarta itu, Muhammadiyah mengucapkan terima kasih atas dukungan pihak keraton dalam penyelenggarakaan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah yang telah berlangsung dengan sukses beberapa waktu lalu. Selain itu, ketu umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga menyampaikan sikap Muhammadiyah yang mendukung sepenuhnya status keistmewaan DIY dan mendukung mekanisme penetapan Sri Sultan Hamengkubowono dan KGPAA Pakualam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernul DIY. Sebagaimana yang telah berlaku saat ini.
Bagi Muhammadiyah, mekanisme yang telah berlangsung di Yogyakarta selama ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi. Din Syamsuddin juga mengatakan, saat ini eksistensi Keraton Yogyakarta sebagai penyangga dan pengembang nilai budaya masih sangat diperlukan.
Menanggapi hal in, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Muhammadiyah terhadap keistimewaan DIY ini.
Sementara itu, dalam diskusi tntang pengajian yang diadakan PRM Kauman di Serambi Masjid Gedhe Yogyakarta, 26 April 2011 malam, Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir juga menyatakan kalau mekanisme penetapan Gubernur DIY sebagaimana yang tengah berlangsung selama ini tidak menyalahi nilai-nilai dasar demokrasi. Institusi Kraton dengan segala pranatanya itu masih diperlukan untuk membendung dampak negatif arus globalisasi dan liberalisasi. Kraton Yogyakarta juga tidak dapt dipisahkan dari keberadaan umat Islam.
Dukungan PP Muhammadiyah terhadap keistimewaan itu diputuskan dalam satu sidang pleno PP Muhammadiyah yang khusus membahas hal ini. K”ies
Tidak ada komentar:
Posting Komentar